Himpunan Alumni IPB
Mengawal Inpres Industri Perikanan


(Senin, 23 Januari 2017)

Tahun 2017 sejatinya merupakan momentum kebangkitan industri perikanan. Setelah pemerintah memberantas praktik perikanan ilegal dan menenggelamkan ratusan kapal ikan eks asing, kini ditunggu babak barunya, yakni kebangkitan industri kelautan dan perikanan nasional.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional pada 22 Agustus 2016 lalu. Inpres ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan devisa negara.


Inpres tersebut memerintahkan 25 kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk mempercepat kebangkitan sektor industri kelautan dan perikanan. Namun sayangnya, hingga hampir lima bulan berjalan, perkembangan pelaksanaan Inpres itu masih minim tersosialisasikan ke publik. Padahal instruksi itu juga sekaligus memperkuat tekad pemerintah untuk menjadikan sumber daya perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi dan asupan pangan utama pada masa depan.


Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2015) menunjukkan keberadaan stok ikan di laut Indonesia menunjukkan tren meningkat, yakni dari 6,41 juta ton (2001) naik menjadi 6,52 juta ton (2011). Terbaru, dari 7,31 juta ton (2013) naik pesat menjadi 9,93 juta ton (2015). Potensi tersebut telah mengantarkan Indonesia ke dalam daftar produsen perikanan tangkap terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.


Ironisnya, tingginya potensi dan produksi ikan belum berhasil melepaskan Indonesia dari jeratan masalah pergizian, pengangguran dan bahkan kemiskinan. Meski produksi ikan Indonesia sangat berpengaruh secara kuantitas, tingginya volume produksi maupun ekspor produk perikanan belum memberi kontribusi berarti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) belum memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 eksportir ikan terbesar di dunia.


Menurut hemat penulis, hal ini disebabkan ekspor produk perikanan Indonesia dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan lebih dari 15%, dari 4,6 miliar dolar AS (2014) menjadi 3,9 miliar dolar AS (2015) dan tahun 2016 ekspor produk perikanan Indonesia masih di sekitar 4 miliar dolar AS.


Kondisi itu sangat terbalik dengan Vietnam dan Thailand. Keduanya bukanlah produsen utama ikan di dunia dan tidak pula memiliki laut seluas Indonesia. Namun, Thailand dapat menempati ranking ke-3 dan Vietnam ranking ke-4 sebagai eksportir produk perikanan di dunia dengan pendapatan ekspor masing-masing lebih dari 8 miliar dolar AS dan 6,8 miliar dolar AS (FAO, 2016).


Tingginya pendapatan ekspor Thailand dan Vietnam tidak terlepas dari usaha keduanya dalam menerapkan keamanan hasil perikanan, nilai tambah dan sistem jaminan mutu. Bahkan, keberhasilan strategi diplomasi ekonomi andal untuk menurunkan tarif bea masuk produk perikanannya di negara tujuan ekspor. Sebagai negara maritim dengan potensi yang jauh lebih besar dari Thailand dan Vietnam tentu sangatlah ironis jika ekspor produk perikanan Indonesia masih jauh tertinggal.


Dorong Akselerasi
Inpres akselerasi industri perikanan sudah saatnya didorong agar terimplementasi dengan baik melalui kemudahan perizinan, transportasi bahan baku industri, penyediaan sarana, dan peningkatan skala usaha nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasaran hasil perikanan usaha kecil dan menengah.


Industri perikanan harus dikembangkan secara terpadu dalam satu proses usaha perikanan, mulai dari hulu (perikanan tangkap dan budidaya), pengolahan, hingga pemasaran (domestik maupun ekspor). Integrasi antara nelayan dan industri perikanan sangatlah diperlukan agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap dengan baik.


Selain itu, tersedianya pelabuhan perikanan/pendaratan ikan di setiap daerah dengan fasilitas memadai dan berfungsi baik menjadi faktor utama dalam pengembangan usaha perikanan. Sebab pada hakikatnya kapasitas pelabuhan perikanan harus mampu menjadi kawasan pengembangan industri perikanan secara terpadu.


Peningkatan bahan baku, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya merupakan langkah awal yang harus dilakukan secara nyata untuk akselerasi pembangunan industri perikanan. Mengingat data KKP (2016) menunjukkan dari 61.601 unit pengolahan ikan (UPI), sekitar 60.883 unit atau 98,83% adalah UPI skala UMKM. Sisanya yang 718 unit atau 1,17% masuk kategori UPI skala besar. Rata-rata utilitas UPI tersebut hanya di kisaran 50%. Bahkan di daerah tertentu seperti di Bitung, misalnya, utilitasnya jauh di bawah 50%.


Di sisi lain keterbatasan sumber investasi perikanan tangkap yang padat modal mengakibatkan sekitar 88% usaha perikanan tangkap dioperasikan dengan perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor di bawah 30 GT. Dengan potensi sumber daya ikan yang terus meningkat, pemerintah sudah semestinya mengembangkan kapal-kapal besar untuk menangkap ikan di laut Indonesia, utamanya di zona ekonomi ekslusif atau bahkan hingga ke laut lepas. Dari sini peran investor dalam negeri agar sanggup membiayai kebutuhan investasi di perikanan tangkap menjadi penting.


Dalam upaya peningkatan sektor perikanan laut, perlu segera dilakukan penyederhanaan perizinan bagi kapal nelayan yang sangat rumit dan melibatkan banyak instansi. Sebagai contoh, diperlukan setidaknya 17 surat izin yang diterbitkan oleh tiga instansi untuk kapal nelayan yang berukuran di atas 30 gros ton (GT). Selain penyederhanaan perizinan, yang perlu segera dilakukan adalah melakukan evaluasi peraturan perundangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap laut seperti peraturan pembatasan GT kapal pengangkut ikan, peraturan penangkapan lobster, kepiting, rajungan serta berbagai peraturan lainnya.


Selain dari perikanan tangkap, upaya peningkatan bahan baku juga mesti dilakukan melalui pengembangan perikanan budidaya. Indonesia memiliki garis pantai yang panjangnya mencapai 95.181 km sehingga seharusnya perikanan budidaya laut bisa menjadi andalan utama dalam upaya peningkatan bahan baku bagi industri perikanan. Pemerintah bisa mendukung perikanan budidaya dengan jalan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, saluran irigasi dan lain-lain pada sentra-sentra perikanan budidaya.


Selain itu, pemerintah secara bertahap bisa melakukan revitalisasi ratusan ribu hektare tambak telantar. Khusus untuk budidaya udang yang merupakan komoditas andalan Indonesia, peningkatan produksi udang bisa dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dari tambak-tambak tradisional menjadi tambak intensif yang mempunyai produktivitas tinggi.


Selain peningkatan suplai bahan baku, hal lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri perikanan antara lain pemberian insentif berupa pengecualian pengenaan tarif beban puncak listrik. Industri perikanan memerlukan listrik untuk pembekuan dan penyimpanan ikan terus-menerus selama 24 jam sehari sehingga adanya tarif beban puncak sangatlah memberatkan.


Mengawal Implementasi
Seluruh pihak berkepentingan untuk mengawal implementasi Inpres Nomor 7/2016. Setidaknya terdapat dua hal penting yang perlu dikawal dalam Inpres tersebut, yaitu secara substansial dan operasional. Secara substansial, transformasi industri perikanan nasional harus berlangsung cepat dan inovatif, yakni bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, serta menaikkan nilai tambah produk perikanan nasional.


Sedangkan secara operasional, industri perikanan perlu mengutamakan peningkatkan konsumsi ikan di dalam negeri dan nilai ekspor di pasar global sehingga dapat menjadi faktor penarik dalam menjaga kualitas pertumbuhan industri perikanan Indonesia.


Hal ini selaras dengan hasil penelitian Sosial Ekonomi KKP (2016) bahwa jika pada 2019 Indonesia berhasil meningkatkan konsumsi ikan per kapita menjadi 54,4 kg per tahun dan nilai ekspor menjadi 9,5 miliar dolar AS maka strategi ini berpotensi membuka sekurang-kurangnya 5% lapangan pekerjaan baru. Bahkan, menaikkan kontribusi PDB dari sektor perikanan lebih dari 12%.


Akhirnya, implementasi Inpres industrialisasi perikanan yang melibatkan banyak instansi sangatlah memerlukan koordinasi kuat antarinstansi. Komunikasi yang intens antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi mutlak diperlukan agar pelaksanaan inpres tersebut bisa berjalan baik di lapangan.


Andi Perdana Gumilang, Peneliti Marine Institute of Indonesia, Alumnus Pascasarjana Teknologi Perikanan Laut IPB


Galeri
Korporat
Rabu, 21 September 2016 10:20 WIB
Senin, 12 Oktober 2015 09:03 WIB
Kamis, 17 September 2015 09:29 WIB
Rabu, 16 September 2015 07:28 WIB
Jum'at, 28 Agustus 2015 09:57 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 14:01 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:30 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:23 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:19 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:02 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 10:57 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:14 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:07 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:05 WIB
Selasa, 28 April 2015 01:43 WIB
Tokoh
Kamis, 16 Maret 2017 07:58 WIB
Senin, 6 Maret 2017 16:46 WIB
Selasa, 28 Februari 2017 11:46 WIB
Rabu, 25 Januari 2017 12:43 WIB
Jum'at, 20 Januari 2017 09:42 WIB
Jum'at, 6 Januari 2017 13:46 WIB
Minggu, 30 Oktober 2016 21:42 WIB
Jum'at, 21 Oktober 2016 04:35 WIB
Senin, 17 Oktober 2016 12:14 WIB
Selasa, 19 Januari 2016 12:58 WIB
Senin, 28 Desember 2015 11:18 WIB
Jum'at, 18 Desember 2015 15:34 WIB
Senin, 14 Desember 2015 15:44 WIB
Rabu, 9 Desember 2015 10:32 WIB
Senin, 26 Oktober 2015 20:29 WIB
Senin, 12 Oktober 2015 07:54 WIB
Selasa, 22 September 2015 12:04 WIB
Senin, 7 September 2015 14:33 WIB
Sabtu, 22 Agustus 2015 09:41 WIB
Selasa, 21 April 2015 11:30 WIB
Minggu, 19 April 2015 19:39 WIB
Minggu, 19 April 2015 19:34 WIB
Kamis, 16 April 2015 20:44 WIB
Artikel
Jum'at, 11 Agustus 2017 00:00 WIB
Rabu, 7 Juni 2017 00:00 WIB
Senin, 8 Mei 2017 00:00 WIB
Rabu, 15 Maret 2017 00:00 WIB
Selasa, 14 Maret 2017 00:00 WIB
Sabtu, 4 Maret 2017 00:00 WIB
Jum'at, 3 Maret 2017 00:00 WIB
Minggu, 26 Februari 2017 00:00 WIB
Sabtu, 25 Februari 2017 00:00 WIB
Jum'at, 24 Februari 2017 00:00 WIB
Rabu, 8 Februari 2017 00:00 WIB
Selasa, 7 Februari 2017 00:00 WIB
Jum'at, 27 Januari 2017 00:00 WIB
Selasa, 24 Januari 2017 00:00 WIB
Senin, 23 Januari 2017 00:00 WIB
Senin, 23 Januari 2017 00:00 WIB
Rabu, 11 Januari 2017 00:00 WIB