Himpunan Alumni IPB
HET Beras dan Integrasi Kebijakan


(Kamis, 12 Oktober 2017)

Oleh Suwidi Tono


Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/2017 menuai beragam komentar pro maupun kontra. Pihak yang mendukung kebijakan pemerintah berpendapat penetapan HET itu akan menjamin stabilitas harga, daya beli terkendali dan mempertahankan angka inflasi pada tingkat yang rendah dan terukur. Sebaliknya, pihak yang tidak setuju menyebut kebijakan itu akan menurunkan motivasi petani, menggerus kelangsungan perusahaan penggilingan padi kecil (PPK), dan menyangsikan kemampuan pemerintah (terutama Bulog) dalam melakukan operasi pasar baik pada saat harga gabah jatuh atau  melonjak.


Secara teoritis dan praktik, intervensi pemerintah pada pasar komoditas pangan utama  berbasis argumentasi sederhana. Pertama, menetapkan harga tertinggi (ceiling price) manakala harga melambung di atas kemampuan daya beli normal. Kedua, menetapkan batas harga terendah (floor price) bilamana harga anjlok dan merugikan produsen. Pada kedua jenis intervensi itu, pemerintah melakukan aksi jual dan aksi beli melalui operasi pasar.    


Dasar penetapan HET beras oleh Menteri Perdagangan antara lain dilatarbelakangi oleh faktor-faktor: (1) kenaikan harga beras medium sejak dua tahun terakhir secara signifikan; (2) inflasi yang bersumber dari bahan pangan utama (volatile food) terutama beras perlu dijaga karena beras “menyumbang” inflasi cukup tinggi terhadap bahan makan yaitu 3,68 persen (BPS, Juli 2017); (3) penetapan HET diyakini dapat menekan tingkat kemiskinan. Kemendag menyatakan, penetapan HET beras medium dan premium telah menghitung setiap aspek biaya, mulai dari harga gabah di petani, biaya produksi, biaya distibusi, serta marjin pedagang dan toko modern, setelah mendapat masukan dari stakeholder perberasan 


Rumah tangga penduduk miskin (termasuk petani miskin) adalah konsumen beras medium dan beras tidak “layak pasar” terbesar. Menurut data BPS (data Maret 2017), jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Kenaikan penduduk miskin otomatis terjadi jika inflasi—terutama yang disebabkan oleh harga bahan makan—juga meningkat.   


 


Melindungi Petani dan Konsumen


Saat memutuskan sebuah kebijakan, secara moral pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan produsen (petani) dan konsumen sebagai pemangku kepentingan mayoritas. Petani harus mendapat marjin keuntungan layak agar tetap semangat berproduksi dan masyarakat mendapatkan produk akhir dengan harga wajar. Seluruh proses dalam rantai tataniaga, termasuk pengolahan, pengemasan, distribusi, dan logistik, tidak boleh merugikan kepentingan produsen dan konsumen.


Pemerintah dalam hal ini tentu bukan hanya satu kementerian saja, melainkan semua institusi yang bertanggung jawab memastikan kebijakan pangan memenuhi aspek keadilan bagi pemangku kepentingan. Pemahaman atas swasembada pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan sesuai Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 harus menjadi acuan bersama agar tercapai sinkronisasi dan koordinasi antarpihak. 


Persoalan pangan terutama beras menjadi sangat serius sebab menyangkut hajat 256 juta penduduk Indonesia (termasuk 56,6 juta petani). Formulasi dan simulasi kebijakan harus terus dicermati seksama sehubungan fluktuasi produksi dan harga akibat perubahan iklim (kekeringan dan kebanjiran), serangan hama penyakit, salah aplikasi teknologi, dan praktik-praktik distorsi pasar oleh para spekulan tak bertanggung jawab. Juga faktor eksternal berupa ketidakstabilan harga di pasar internasional.


Disparitas lebar harga jual beras antar daerah yang terbentuk selama ini memang membutuhkan pengaturan agar tidak menyuburkan peran para pemburu rente (rent seekers) namun tidak memberi rangsangan produksi bagi petani.  Kebijakan HET beras antara lain harus dikaji dari fakta empirik ini..   


Integrasi Kebijakan


Bertolak dari uraian tersebut, penetapan HET beras semestinya dapat digunakan untuk menstimulasi lahirnya kebijakan terpadu yang mensinergikan kebijakan hulu-hilir di bidang perberasan. Persinggungan optimal semua kebijakan di sektor hulu (pengadaan input) dan hilir (paska panen sampai pemasaran) harus diupayakan agar tidak terjadi kebijakan saling meniadakan (trade-off).  


Di sektor hulu: pengadaan lahan, benih, pupuk, pestisida, irigasi, dan kredit untuk petani perlu ditata ulang agar efisien dan efektif. Keterbatasan lahan pertanian intensif di Jawa, sebagian Sumatera, NTB, dan Sulawesi, membuka peluang ekstensifikasi lahan kering, tadah hujan, dan rawa (pasang surut maupun non pasang surut) yang luasnya jutaan hektar di luar baik di Jawa maupun luar Jawa. 


Dari total lahan pertanian seluas 53 juta hektar, hanya 18 persen yang tergolong subur dan didukung irigasi teknis. Sebagian besar lahan termasuk kategori suboptimal bahkan marjinal (tadah hujan, lahan kering, rawa-rawa pang surut dan nonpasang surut). Kedaulatan pangan sesungguhnya sangat bergantung pada kemampuan mengelola lahan suboptimal yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.  


Penyediaan benih berkualitas (produktifitas tinggi dan tahan penyakit) harus diperbanyak dan diperluas, termasuk benih unggul lokal yang adaptif dengan perubahan iklim dan tidak rentan serangan penyakit.  Impor  benih rata-rata 40 ribu ton per tahun hanya mampu mencukupi kebutuhan 800 ribu hektar dari total potensi 8,1 juta hektar sawah. Pengadaan benih padi lokal di sentra-sentra produksi selain menekan harga input, juga membuka peluang penerapan teknologi produksi yang lebih murah lewat sistem pertanian organik berbasis sumberdaya setempat. Subsidi pupuk dan benih serta impor pestisida dapat dikurangi dengan menggalakkan pertanian organik di lahan kering dan rawa untuk menghasilkan beras kualitas premium. 


Praktik pertanian organik yang mulai berkembang di lahan kering dan rawa (dua kali musim tanam per tahun) menunjukkan efisiensi tinggi dalam sistem produksi dan paska panen. Kombinasi pertanian organik skala luas dan teknologi modern (pengolahan lahan, teknik cocok tanam dan penggunaan teknologi tinggi:  transplanter dan combine harvester) terbukti memberikan hasil menggembirakan karena lebih efisien dalam penggunaan input produksi dan mengurangi risiko hasil panen terbuang (rontok, susut bobot, dan tatakelola paska panen tidak optimal). 


Rantai tataniaga dan cadangan beras pemerintah untuk berbagai keperluan juga perlu ditata ulang dan diperkuat sehingga distorsi harga dan pasokan di pasar berada dalam jangkauan operasi pasar. Perbaikan kebijakan hulu-hilir perberasan akan menjamin kelangsungan dan gairah produksi, stabilitas harga, dan kepastian berusaha jangka panjang.    


Galeri
Korporat
Rabu, 21 September 2016 10:20 WIB
Senin, 12 Oktober 2015 09:03 WIB
Kamis, 17 September 2015 09:29 WIB
Rabu, 16 September 2015 07:28 WIB
Jum'at, 28 Agustus 2015 09:57 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 14:01 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:30 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:23 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:19 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:02 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 10:57 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:14 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:07 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:05 WIB
Selasa, 28 April 2015 01:43 WIB
Tokoh
Kamis, 16 Maret 2017 07:58 WIB
Senin, 6 Maret 2017 16:46 WIB
Selasa, 28 Februari 2017 11:46 WIB
Rabu, 25 Januari 2017 12:43 WIB
Jum'at, 20 Januari 2017 09:42 WIB
Jum'at, 6 Januari 2017 13:46 WIB
Minggu, 30 Oktober 2016 21:42 WIB
Jum'at, 21 Oktober 2016 04:35 WIB
Senin, 17 Oktober 2016 12:14 WIB
Selasa, 19 Januari 2016 12:58 WIB
Senin, 28 Desember 2015 11:18 WIB
Jum'at, 18 Desember 2015 15:34 WIB
Senin, 14 Desember 2015 15:44 WIB
Rabu, 9 Desember 2015 10:32 WIB
Senin, 26 Oktober 2015 20:29 WIB
Senin, 12 Oktober 2015 07:54 WIB
Selasa, 22 September 2015 12:04 WIB
Senin, 7 September 2015 14:33 WIB
Sabtu, 22 Agustus 2015 09:41 WIB
Selasa, 21 April 2015 11:30 WIB
Minggu, 19 April 2015 19:39 WIB
Minggu, 19 April 2015 19:34 WIB
Kamis, 16 April 2015 20:44 WIB
Artikel
Kamis, 12 Oktober 2017 00:00 WIB
Senin, 25 September 2017 00:00 WIB
Jum'at, 22 September 2017 00:00 WIB
IPB
Sabtu, 16 September 2017 00:00 WIB
Jum'at, 8 September 2017 00:00 WIB
Jum'at, 11 Agustus 2017 00:00 WIB
Rabu, 7 Juni 2017 00:00 WIB
Senin, 8 Mei 2017 00:00 WIB
Rabu, 15 Maret 2017 00:00 WIB
Selasa, 14 Maret 2017 00:00 WIB
Sabtu, 4 Maret 2017 00:00 WIB
Jum'at, 3 Maret 2017 00:00 WIB
Minggu, 26 Februari 2017 00:00 WIB
Sabtu, 25 Februari 2017 00:00 WIB
Jum'at, 24 Februari 2017 00:00 WIB
Rabu, 8 Februari 2017 00:00 WIB