Himpunan Alumni IPB
Menteri LHK Sangkal Tuduhan Parlemen Eropa yang Sudutkan Industri Sawit Nasional


(Sabtu, 8 April 2017)

Bogor (AlumniIPB.org) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyangkal serta mempertanyakan isi dokumen Report on Palm Oil Deforestation of Rainforests yang diterbitkan oleh Parlemen Eropa awal April ini.


Laporan tersebut menuduh bahwa industri kelapa sawit di Indonesia menjadi penyebab persoalan terkait korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain.


Isi dokumen laporan itu juga menjelaskan mengenai perlunya alih investasi dari kelapa sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil serta mengkritisi perbankan yang dianggap ikut mendukung industri kelapa sawit nasional.


“Bagi Indonesia, isu sawit seperti ini merupakan hal sensitif dan dalam kaitan lingkungan kehutanan, maka saya harus merespon. Kelapa sawit di Indonesia merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani, meliputi areal tanam sawit seluas 11,6 juta hektare, 41 persen merupakan tanaman petani atau small holders. Dengan tenaga kerja  dari usaha hulu hingga hilir, tidak kurang 16 juta orang petani dan tenaga kerja,” ujar Siti Nurbaya melalui keterangan resmi tertulis kepada alumniipb.org, Jum’at (7/4).


Siti Nurbaya mengungkapkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo kini justru sedang melaksanakan secara intensif praktik sustainable management dalam pengelolaan kelapa sawit dan industri-industri land based lainnya.


"Sustainable development menjadi concern pemerintah saat ini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang di depan dalam upaya implementasi Paris Agreement. Kita memiliki ratifikasi Paris Agreement tersebut serta berbagai ratifikasi lainnya untuk langkah-langkah sustainable development,” kata Siti Nurbaya.


Siti Nurbaya tegas menyatakan, catatan-catatan negatif dalam dokumen tersebut merupakan penghinaan kepada Indonesia dan tidak dapat diterima semua tuduhannya. 


“Tuduhan bahwa kelapa sawit  adalah korupsi, eksploitasi pekerja anak, pelanggaran hak azasi manusia dan menghilangkan hak masyarakat adat, semua itu tuduhan yang keji dan tidak relevan sekarang,” tutur Siti Nurbaya.


Siti Nurbaya kabarnya akan segera melaporkan isi dan tuduhan dokumen tersebut kepada Presiden Joko Widodo serta berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.


 


“Saya akan pelajari betul ratifikasi-ratifikasi yang terkait. Dalam implementasinya tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan dalam negeri Indonesia. Kepentingan nasional itulah yang nomor satu. Bila perlu, ditinjau ulang saja dan kita pelajari kembali,“ ucap Siti Nurbaya. (ric/k)


Galeri
Korporat
Rabu, 21 September 2016 10:20 WIB
Senin, 12 Oktober 2015 09:03 WIB
Kamis, 17 September 2015 09:29 WIB
Rabu, 16 September 2015 07:28 WIB
Jum'at, 28 Agustus 2015 09:57 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 14:01 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:30 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:23 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:19 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:02 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 10:57 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:14 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:07 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:05 WIB
Selasa, 28 April 2015 01:43 WIB
Tokoh
Kamis, 16 Maret 2017 07:58 WIB
Senin, 6 Maret 2017 16:46 WIB
Selasa, 28 Februari 2017 11:46 WIB
Rabu, 25 Januari 2017 12:43 WIB
Jum'at, 20 Januari 2017 09:42 WIB
Jum'at, 6 Januari 2017 13:46 WIB
Minggu, 30 Oktober 2016 21:42 WIB
Jum'at, 21 Oktober 2016 04:35 WIB
Senin, 17 Oktober 2016 12:14 WIB
Selasa, 19 Januari 2016 12:58 WIB
Senin, 28 Desember 2015 11:18 WIB
Jum'at, 18 Desember 2015 15:34 WIB
Senin, 14 Desember 2015 15:44 WIB
Rabu, 9 Desember 2015 10:32 WIB
Senin, 26 Oktober 2015 20:29 WIB
Senin, 12 Oktober 2015 07:54 WIB
Selasa, 22 September 2015 12:04 WIB
Senin, 7 September 2015 14:33 WIB
Sabtu, 22 Agustus 2015 09:41 WIB
Selasa, 21 April 2015 11:30 WIB
Minggu, 19 April 2015 19:39 WIB
Minggu, 19 April 2015 19:34 WIB
Kamis, 16 April 2015 20:44 WIB
Artikel
Senin, 8 Mei 2017 00:00 WIB
Rabu, 15 Maret 2017 00:00 WIB
Selasa, 14 Maret 2017 00:00 WIB
Sabtu, 4 Maret 2017 00:00 WIB
Jum'at, 3 Maret 2017 00:00 WIB
Minggu, 26 Februari 2017 00:00 WIB
Sabtu, 25 Februari 2017 00:00 WIB
Jum'at, 24 Februari 2017 00:00 WIB
Rabu, 8 Februari 2017 00:00 WIB
Selasa, 7 Februari 2017 00:00 WIB
Jum'at, 27 Januari 2017 00:00 WIB
Selasa, 24 Januari 2017 00:00 WIB
Senin, 23 Januari 2017 00:00 WIB
Senin, 23 Januari 2017 00:00 WIB
Rabu, 11 Januari 2017 00:00 WIB
Selasa, 10 Januari 2017 00:00 WIB
Selasa, 10 Januari 2017 00:00 WIB