Himpunan Alumni IPB
Ini Pendapat Alumni Soal Keterlibatan Presiden dalam Suksesi Rektor


(Minggu, 4 Juni 2017)

Bogor (Alumniipb.org) – Ketua Dewan Pembina Himpunan Alumni (HA) IPB Nurcahyo Adi menilai, Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan mempunyai kewenangan diskresi menyoal pemilihan Rektor PTN.


Pendapat tersebut diungkapkan Nurcahyo kepada alumniipb.org, Jumat (2/6), menyikapi kabar yang mengemuka baru-baru ini menyangkut suksesi Rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ikut melibatkan Presiden.


Keterlibatan itu dalam bentuk setiap calon Rektor yang akan berlaga di konsultasikan lebih dulu kepada tim yang dipimpin Presiden. 


Hal ini untuk menangkal meluasnya radikalisme di perguruan tinggi yang akhir-akhir ini marak dan Rektor merupakan penanggung jawab tertinggi.


Kendati demikian, Nurcahyo menyatakan, rencana penerapan kebijakan tersebut jangan sampai bertabrakan dengan peraturan pemerintah yang telah ada jika alasannya guna menyelamatkan kepentingan bangsa Indonesia.


"Sekarang kan Menteri, dalam hal ini Menristekdikti, di pemilihan Rektor punya 35 persen suara dan Menteri adalah pembantu Presiden. Jika untuk kepentingan menyelamatkan bangsa yang lebih besar, wajar Presiden menentukan pilihannya lewat Menteri. Apalagi perguruan tinggi negeri dibiayai uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan oleh Presiden kepada rakyat,” ujar Nurcahyo.


Sedangkan salah seorang alumnus IPB, Sadar Subagyo mengatakan, wacana pemilihan Rektor melibatkan Presiden dapat menimbulkan kekacauan.


“Walaupun dikatakan untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Presiden kan orang politik, jangan sampai nanti Rektor yang memimpin lembaga pendidikan justru diisi orang-orang politik, orang-orang yang berada di bawah kendali Presiden,” ucap Sadar.


Sadar beranggapan, sebaiknya pemilihan Rektor sepenuhnya tetap menjadi kewenangan intern perguruan tinggi. Fungsi Presiden, tutur Sadar, hanya mengesahkan saja.


“Mekanismenya tetap intern yang atur. Presiden hanya mengesahkan saja. Jika sekarang mekanisme penentuan Rektor dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA), kan disitu ada porsi suara Menristekdikti sebanyak 35 persen. Kalau mau, Presiden saja mengambilnya,” kata Sadar. (ric/l)


Galeri
Korporat
Rabu, 21 September 2016 10:20 WIB
Senin, 12 Oktober 2015 09:03 WIB
Kamis, 17 September 2015 09:29 WIB
Rabu, 16 September 2015 07:28 WIB
Jum'at, 28 Agustus 2015 09:57 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 14:01 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:30 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:23 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:19 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 11:02 WIB
Rabu, 20 Mei 2015 10:57 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:14 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:07 WIB
Kamis, 30 April 2015 14:05 WIB
Selasa, 28 April 2015 01:43 WIB
Tokoh
Kamis, 16 Maret 2017 07:58 WIB
Senin, 6 Maret 2017 16:46 WIB
Selasa, 28 Februari 2017 11:46 WIB
Rabu, 25 Januari 2017 12:43 WIB
Jum'at, 20 Januari 2017 09:42 WIB
Jum'at, 6 Januari 2017 13:46 WIB
Minggu, 30 Oktober 2016 21:42 WIB
Jum'at, 21 Oktober 2016 04:35 WIB
Senin, 17 Oktober 2016 12:14 WIB
Selasa, 19 Januari 2016 12:58 WIB
Senin, 28 Desember 2015 11:18 WIB
Jum'at, 18 Desember 2015 15:34 WIB
Senin, 14 Desember 2015 15:44 WIB
Rabu, 9 Desember 2015 10:32 WIB
Senin, 26 Oktober 2015 20:29 WIB
Senin, 12 Oktober 2015 07:54 WIB
Selasa, 22 September 2015 12:04 WIB
Senin, 7 September 2015 14:33 WIB
Sabtu, 22 Agustus 2015 09:41 WIB
Selasa, 21 April 2015 11:30 WIB
Minggu, 19 April 2015 19:39 WIB
Minggu, 19 April 2015 19:34 WIB
Kamis, 16 April 2015 20:44 WIB
Artikel
Jum'at, 22 September 2017 00:00 WIB
IPB
Sabtu, 16 September 2017 00:00 WIB
Jum'at, 8 September 2017 00:00 WIB
Jum'at, 11 Agustus 2017 00:00 WIB
Rabu, 7 Juni 2017 00:00 WIB
Senin, 8 Mei 2017 00:00 WIB
Rabu, 15 Maret 2017 00:00 WIB
Selasa, 14 Maret 2017 00:00 WIB
Sabtu, 4 Maret 2017 00:00 WIB
Jum'at, 3 Maret 2017 00:00 WIB
Minggu, 26 Februari 2017 00:00 WIB
Sabtu, 25 Februari 2017 00:00 WIB
Jum'at, 24 Februari 2017 00:00 WIB
Rabu, 8 Februari 2017 00:00 WIB
Selasa, 7 Februari 2017 00:00 WIB
Jum'at, 27 Januari 2017 00:00 WIB
Selasa, 24 Januari 2017 00:00 WIB